PERANAN GEREJA KATOLIK DALAM POLITIK

Pastor Agus

PERANAN GEREJA KATOLIK

DALAM POLITIK

Ada tiga pertanyaan pokok yang sering dibicarakan dan pantas didalami, dipahami serta disikapi secara tepat sehubungan dengan peranan atau campur tangan Gereja Katolik dalam bidang politik, yakni :

  1. Apa, bagaimana dan sejauh mana peranan atau campur tangan Gereja Katolik dalam bidang politik ?
  2. Apakah dasar dari peranan atau campur tangan tersebut ?
  3. Bagaimana sikap Gereja Katolik (apa yang dibuat) terhadap agenda dan realita politik yang ada atau yang sedang dihadapi ?

Agar kita dapat memahami jawaban atas ketiga pertanyaan pokok tersebut dan mengambil sikap yang tepat, beberapa hal berikut ini perlu dikaji dan dijadikan pegangan :

  1. Esensi/hakekat (arti, tujuan, manfaat) dari politik yang sebenarnya dan fakta politik yang dihadapi.
  2. Sikap Gereja Katolik (Keuskupan Amboina): “ Kembali ke Visi dan Misi Politik yang sebenarnya”.
  3. Peranan Setiap Komponen Gereja Katolik dalam bidang politik.
  4. Dasar peranan Gereja Katolik dalam bidang politik.
  5. Kebijakan Keuskupan Amboina terhadap pelbagai agenda dan realita politik.

1. Hakekat politik dan fakta politik di Indonesia (Maluku dan Maluku Utara)

Pada hakekatnya politik adalah suatu “seni” menata negara secara nasional dan konstitusional dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan negara, yakni kebaikan umum atau “bonum commune” (keharmonisan, perdamaian, persekutuan dan kesejahteraan lahir dan batin dari setiap warga Negara). Politik pada hakekatnya merupakan sesuatu yang baik, untuk kebaikan umum. Namun justeru secara faktual politik dipenuhi dengan keburukan, penuh persaingan tidak sehat, pertentangan dan perpecahan, serta dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Kebaikan umum yang seharusnya diperjuangkan, justeru diabaikan dan dihancurkan, hanya menjadi slogan kosong.

2. Visi dan Misi Gereja Katolik (Keuskupan Amboina) dalam bidang politik

Gereja Katolik tetap melihat politik sebagai sesuatu yang pada hakekatnya adalah baik, mutlak perlu bagi manusia, berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum (bonum commune). Maka menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan hakekatnya, Gereja Katolik mengajak semua pihak untuk kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Untuk itu Gereja Katolik memperjuangkan pembaharuan politik dengan menekankan :

  1. Perubahan politik citra dan politik uang  menjadi politik kompetensi dan pengabdian.
  2. Perubahan politik sektarian dan premordialis menjadi politik yang terbuka dan pluralistik.
  3. Perubahan dari “politik top down” menjadi “politik bottom up”.
  4. Perubahan dari politik struktural authoritatif menjadi politik konstitusional fungsional dan demokratis.

3. Peranan setiap komponen dalam Gereja

Untuk mewujudkan perubahan tersebut di atas, setiap anggota Gereja perlu berperan aktif sebagai “garam dan terang dunia”, sesuai tugas tanggungjawab, situasi dan kemampuannya masing-masing, serta sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini semua anggota Gereja Katolik dikelompokkan dalam tiga komponen, yaitu : kaum klerus, biarawan-biarawati dan kaum awam.  Semua komponen dapat dan perlu memaiankan peranannya sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat/negara dan serentak warga Gereja. Selain itu secara khusus kaum klerus serta biarawan dan biarawati berperan secara formatif dan tak langsung, sebagai pembina, pengawal dan pengontrol, sedangkan kaum awam berperan secara praktis dan langsung, sebagai politisi, pemimpin eksekutif dan birokrat.

4. Dasar peranan Gereja Katolik dalam bidang politik

Ada tiga dasar atau landasan utama dari peranan Gereja Katolik dalam bidang politik, yaitu :

  1. Kemanusiaan.
  2. Iman (ajaran, peraturan dan hukum Gereja).
  3. Kenegaraan (peraturan, undang-undang dan hukum negara).

Dari segi kemanusiaan, setiap orang mempunyai hak-hak asasi dan kewajiban untuk turut memainkan peranan sepatutnya di bidang politik secara bebas dan leluasa. Namun sebagai anggota Gereja atau kaum beriman dan serentak sebagai anggota masyarakat atau warga Negara, tentu ada “rambu-rambu”, landasan pijak atau pedoman arah yang tidak boleh diabaikan.

Sebagai manusia, ada nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kebebasan, kebenaran, keadilan, kerukunan, kedamaian, dan pelbagai unsur hak asasi manusia lainnya yang harus tetap diakui, dihormati dan diwujudkan. Untuk itulah maka ada rupa-rupa ajaran, peraturan, undang-undang dan hukum yang dibuat oleh lembaga agama (Gereja Katolik) maupun lembaga negara untuk dipatuhi dan menjadi pegangan. Misalnya ada undang-undang politik yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, dalam Gereja Katolik ada peraturan lokal (kebijakan keuskupan) maupun peraturan universal (hukum kanonik dll) yang patut dipatuhi oleh setiap orang katolik.

Misalnya bagi segenap kaum beriman katolik dikatakan dalam kanon 225 pasal 2 bahwa : “Mereka, setiap orang menurut kedudukan masing-masing juga terikat kewajiban khusus untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat injili, dan dengan demikian khususnya dalam menangani masalah-masalah itu dan dalam memenuhi tugas-tugas keduniaan memberi kesaksian tentang Kristus.”

Selanjutnya dalam kanon 227 dikatakan : “Kaum beriman kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat dunia diakui kebebasannya, sama seperti yang merupakan hak semua warga masyarakat; tetapi dalam menggunakan kebebasan itu hendaknya mereka mengusahakan agar kegiatan-kegiatan mereka diresapi semangat injili, dan hendaknya mereka mengindahkan ajaran yang dikemukakan Magisterium Gereja; tetapi hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih terbuka mengajukan pendapat sendiri sebagai ajaran Gereja.”

Agar kegiatan-kegiatan kaum awam dalam perkara-perkara masyarakat dunia (antara lain politik) dapat diresapi semangat injili, peranan kaum klerus mutlak perlu untuk menuntun dan memotivasi segenap warga Gereja maupun masyarakat agar :

-          Tidak keliru atau salah dalam pertimbangan dan pengambilan pilihan.

-          Tidak menyalahgunakan kebebasan.

-          Tidak melangggar nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku, tetapi menghormati dan mematuhinya.

-          Tidak tejadi konflik, kekerasan dan perpecahan.

5. Kebijakan Keuskupan Amboina dalam bidang politik

Untuk mewujudkan peranan Gereja dalam bidang politik, khususnya sebagai “garam dan terang”, keuskupan Amboina mengambil beberapa langkah kebijakan berikut :

  1. Secara prinsipiil dan praktis tetap mengawal secara bijak dan mengevaluasi secara kritis pelbagai aktivitas politik dalam wilayah keuskupan Amboina.
  2. Mengadakan pembinaan politik atas rupa-rupa cara pada pelbagai kesempatan dengan menggunakan pelbagai sarana yang ada (misalnya media komunikasi, dll).
  3. Menggalang gerakan “Cuci Gudang Politik”: Pembersihan politisi dan aktivitas politik yang kotor (bertobat atau disingkirkan).
  4. Mengadakan semacam fit and proper test secara publik dan alamiah.

Dalam melaksanakan kebijakan politik Keuskupan Amboina, muncul rupa-rupa tanggapan, antara lain ada oknum-oknum tertentu yang mempertanyakan campur tangan kaum klerus atau hirarki di bidang politik. Bahkan ada yang menganggap para klerus dan biarawan-biarawati tidak diperkenankan untuk berpolitik. Paham semacam ini keliru. Karena itu perlu diingatkan bahwa campur tangan kaum klerus (ataupun biarawan-biarawati) merupakan hak, kewenangan dan kewajiban sebagai pemuka agama atau pemangku moral pada umumnya dan nabi pada khususnya. Kaum klerus punya kewenangan dan kewajiban untuk memberi bimbingan, arahan, kritik, koreksi dan pembaharuan di bidang politik. Bahkan bila PERLU dan dengan IJIN OTORITAS Gereja, kaum klerus dapat terlibat langsung dalam aktivitas dan organisasi politik. Hal ini tercermin dalam kanon 287 pasal 2, bunyinya :

“Janganlah mereka (klerus) turut ambil bagian aktif dalam partei-partei politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja dan memajukan kesejahteraan umum.”

Bila kita cermati dengan teliti dan mendalam bunyi kanon tersebut, maka bukan semata-mata soal boleh atau tidak boleh yang jadi fokus perhatian tetapi Soal perlu atau tidak perlu. Otoritas Gereja Keuskupan Amboina akhir-akhir ini menilai bahwa para klerus perlu ikut berperan dalam bidang politik dan pemerintahan, bukan sebagai politisi atau penguasa eksekutif, tetapi sebagai pembina, pengarah dan pengontrol. Misalnya memberi pendidikan politik, memberi pencerahan dan arahan kepada umat dan masyarakat untuk memilih calon yang tepat menurut penilaian Keuskupan atau sesuai dengan kriteria yang digariskan Keuskupan. Pada tangggal 13 Maret 2009, dalam suatu pertemuan di Langgur dengan para karyawan/wati dan tokoh-tokoh awam katolik, Uskup Diosis Amboina menegaskan bahwa para pastor BOLEH, bahkan HARUS mengatakan kepada umat caleg yang mana atau siapa yang boleh dipilih dan yang mana atau siapa yang tidak boleh dipilih. Penegasan uskup ini hendaknya dipahami secara tepat, diterima dengan ihklas, dan dilaksanakan secara bijak dalam konteks tugas tanggungjawab para pastor dalam kesatuan dengan uskup sebagai “raja” (pemimpin), “imam” (pengudus) dan “nabi” (pengajar) dari Gereja.

Sebagai pemimpin Gereja, pengajar, pejuang dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan tatanan kehidupan manusia, sesuai iman Gereja, Uskup diosis Amboina, dibantu oleh para pastor (klerus), mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menilai dan mengatakan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk dipilih sebagai pemimpin legislatif maupun eksekutif, yang tak lain adalah pelayan publik, pengabdi atau pejuang kebaikan umum.

Bila Uskup dan para pastor memberikan kriteria serta menilai dan  mensosialisasikan tentang siapa yang boleh dipilih dan siapa yang tidak boleh dipilih, maka hal ini tidak dimaksudkan untuk menjelekkan atau melecehkan mereka yang dianggap tidak layak. Juga tidak bermaksud untuk menyingkirkan dari Gereja atau persekutuan Umat Allah mereka yang tidak layak dipilih. Begitu pula sebaliknya Uskup dan para pastor tidak bermaksud untuk menjunjung tinggi atau mengistimewakan mereka yang dianggap layak untuk dipilih. Apa yang dilaksanakan adalah semata-mata sebagai perwujudan dari tugas kenabian dalam bidang politik dan pemerintahan demi kebaikan umum.

Apa yang dilaksanakan uskup dan para pastor juga samasekali tidak mengurangi atau “mengebiri” kebebasan umat/masyarakat dalam mengambil pilihan politiknya. Setiap pemilih tetap memiliki kebebasan penuh dalam mengambil pilihan politiknya. Akan tetapi supaya memilih politisi dan pemimpin eksekutif yang tepat, para pemilih perlu dituntun. Untuk itu bimbingan atau arahan mutlak perlu. Apalagi mengingat praktek-praktek  perpolitikan di negeri kita yang sarat dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak baik, yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yang mengelabui dan tidak mendidik, yang menggiring para pemilih pada pilihan yang salah.

Khusus bagi segenap warga Gereja Katolik Keuskupan Amboina, walaupun tetap memiliki kebebasan penuh, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebagai anggota Gereja WAJIB MEMATUHI ARAHAN PIMPINAN Gereja Setempat (Uskup Diosis) dengan kemauan bebas, kesadaran akan tanggunjawab dan kepatuhan  sebagai umat beriman kristiani dalam kesatuan Gereja Katolik Keuskupan Amboina. Dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 212 : “Yang dinyatakan oleh para Gembala suci yang mewakili Kristus sebagai guru iman, atau yang mereka tetapkan sebagai pemimpin Gereja, harus diikuti dengan ketaatan kristiani oleh kaum beriman dengan kesadaran akan tanggungjawab masing-masing.” Berdasarkan instruksi dari uskup diosis sebagai pemimpin Gereja Keuskupan Amboina, para pastor yang bekerja di seluruh wilayah propinsi Maluku dan Maluku Utara diberikan kewenangan dan tangggungjawab untuk memberi arahan kepada umat penggembalaannya agar memilih caleg yang tepat menurut penilaian Gereja. Hukum kanonik mengamanatkan agar segenap umat katolik mengikuti arahan uskup dan para pastor dengan ketaatan kristiani dengan berpedoman pada kriteria-kriteria yang dicanangkan.

Dalam rangka menyikapi pelbagai realita dan agenda politik yang ada, Keuskupan Amboina mempromosikan apa yang disebut oleh Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC., Uskup Diosis Amboina : “CUCI GUDANG POLITIK”, antara lain dengan mencanangkan dan mensosialisasikan syarat-syarat atau kriteria-kriteria bagi calon legislatif maupun eksekutif sebagai berikut :

Calon yang boleh dipilih :

  1. Dari  keluarga yang harmonis/rukun/ damai dan tetap bersatu padu.
  2. Punya kompetensi, integritas dan moralitas/ kepribadian yang baik.
  3. Bukan pemabuk, bebas narkoba dll, tokoh suka dan mampu menyelesaikan masalah.
  4. Baik / rajin / aktif sbg orang beragama.
  5. Punya hubungan / kerja sama yg baik dgn pemuka agama dan pemerintah, mendukung.
  6. Punya kepedulian sosial.
  7. Punya komitment, jujur, memenuhi janji dan konsisten.
  8. Tak punya sifat / kebiasaan KKN.
  9. Punya dukungan yg signifikan, punya peluang untuk menang.
  10. Yg cari dukungan dengan cara-cara yg baik
Calon yang tidak boleh dipilih :

  1. Dari keluarga yg “hancur” karena perilaku/ perbuatan si caleg.
  2. Tidak punya kompetensi, tak punya integritas yg baik, buruk moralitasnya.
  3. Pemabuk, tersangkut narkoba dll, sumber masalah / “pengacau” / suka berkelahi.
  4. Buruk / malas sebagai orang beragama.
  5. Tak punya hubungan/kerja sama yg baik dgn pemuka agama dan pemerintah, menentang.
  6. Tidak punya kepedulian sosial.
  7. Tidak punya komitment, tukang parlente, tidak konsisten.
  8. Punya sifat / kebiasaan KKN.
  9. Tidak punya dukungan signifikan, tak punya peluang untuk menang.
  10. Yg cari dukungan dengan caara-cara yg buruk.

Bisa terjadi bahwa banyak caleg dianggap memenuhi kriteria-kriteria tersebut, sedangkan jumlah kursi legislatif yang diperebutkan amat terbatas. Selain itu, juga bisa terjadi bahwa amat banyak caleg tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Oleh sebab itu diharapkan agar para pemilih dengan bijak mengambil pilihan yang tepat dengan memperhitungkan dan mengutamakan kwalitas diri, peluang keberhasilan, serta sikap, kemampuan dan niat kerjasama setiap caleg, agar suara yang diberikan tidak mubasir ataupun tidak terpilih figur yang salah. Sangat dianjurkan agar sebaiknya memilih caleg-caleg dan partei yang mendukung pemerintahan eksekutif yang ada secara sehat dan benar. Sedangkan sebaiknya jangan memilih partei dan caleg-caleg yang yang tidak mendukung dan memiliki niat dan sikap bermusuhan dengan pemerintah eksekutif. Niat dan sikap sedemikian amat merugikan dan menghambat jalannya sistem perpolitikan yang baik, roda pemerintahan dan pembangunan yang berdaya-guna  serta pencapaian kebaikan dan kesejahteraan umum, sebagaimana dicita-citakan oleh Gereja dan Negara.

Patut diperhatikan pula bahwa mungkin ada caleg yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas pada masa silam, namun sekarang terbukti bahwa ia sudah berubah menjadi baik, maka ia boleh dipilih.

Langgur, 15 Maret 2009.

Pastor Agus Ulahaiyanan, Pr.

Sekretaris Keuskupan Amboina.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: