STATUTA STPAK AMBON

STPAK

DAFTAR ISI

MUKADIMAH ……………………………………………………………………

1

BABBAB

BAB

BAB

BAB BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB BAB BAB

BAB BAB

BAB BAB

BAB BAB

BAB BAB

BAB BAB BAB BAB

BAB

BAB BAB BAB

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

KETENTUAN UMUM …………………………………………JATI DIRI SEKOLAH TINGGI ……………………………….

VISI MISI ………………………………………………………

AZAS DAN TUGAS POKOK …………………………………

KODE ETIK SEKOLAH TINGGI ……………………………..

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ………………

YAYASAN …………………………………………………….

PIMPINAN SEKOLAH TINGGI ………………………………

DEWAN PENYANTUN ……………………………………….

SENAT PERGURUAN TINGGI ………………………………

JURUSAN ……………………………………………………..

KEPEGAWAIAN ……………………………………………

TENAGA KEPENDIDIKAN ………………………………….

TENAGA ADMINISTRATIF ………………………………….

LP3M ……………………………………………………………

BIRO ADMINISTRASI ………………………………………..

BAAK ………………………………………………………….

BAU …………………………………………………………….

BIRO KOMUNIKASI, INFORMASI DAN KERJA SAMA…..

PELAKSANAAN TEKNIS ……………………………………

TATA KERJA ………………………………………………….

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ………………………

MAHASISWA ………………………………………………….

SARANA DAN PRASARANA ………………………………..

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAANNYA ………………..

PENGAWASAN ……………………………………………….

KERJASAMA ………………………………………………….

PENGHARGAAN DAN SANGSI …………………………….

LAIN-LAIN …………………………………………………….

KETENTUAN PERALIHAN…………………………………..

2

3

5

6

8

10

11

14

19

20

22

24

27

29

30

33

34

36

38

39

43

44

46

50

51

53

54

55

57

58

STATUTA

SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON

MUKADIMAH

Di tengah-tengah bangsa Indonesia yang sedang membangun khususnya Indonesia Bagian Timur, kemiskinan yang kian meluas, dan semangat modern yang berwawasan materialisme cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan keagamaan,

Sekolah Tinggi Penidikan Agama Katolik Santo Yohanes Ambon yang dijiwai oleh nilai-nilai Iman Katolik, nilai-nilai Cinta Kasih, menjunjung tinggi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia sebagai dasar dan azas untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Tri Darma Perguruan Tinggi, terpanggil oleh keinginan luhur untuk ikut berperan lewat pendidikan, dalam mencapai cita-cita pembangunan nusa dan bangsa Indonesia, membentuk manusia Indonesia menjadi “anak-anak Allah” dan sebagai warga bangsa Indonesia menjadi satu “Keluarga Allah”

Maka dengan cita-cita tersebut Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Ambon (STPAK St. Yohanes Ambon) didirikan oleh Gereja Katolik Keuskupan Amboina, dengan Statuta sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peristilahan dan pengertian

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

  1. Statuta adalah peraturan internal organisasi STPAK St. Yohanes Ambon yang memuat pokok-pokok organisasi, tugas, fungsi dan tata kerjanya dalam upaya menunjang kegiatan proses belajar mengajar.
  2. Pendidikan adalah Pendidikan Tinggi.
  3. Satuan Pendidikan Tinggi adalah Sekolah Tinggi.
  4. Sekolah Tinggi adalah SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO YOHANES AMBON.
  5. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina sebagai Badan Hukum resmi Penyelenggara Sekolah Tinggi.
  6. Badan Pelaksana Harian (BPH)Yayasan adalah Badan yang dibentuk oleh Yayasan guna melaksanakan tugas sehari-hari Yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  7. Statuta Perguruan Tinggi adalah Statuta Sekolah Tinggi;
  8. Civitas Akademika adalah satuan tak terpisahkan yang terdiri atas pimpinan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa di Sekolah Tinggi.
  9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua;
  10. Ketua, Pembantu Ketua, adalah pejabat-pejabat dari Sekolah Tinggi.
  11. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Sekolah Tinggi;
  12. Dosen adalah tenaga pendidik yang diberi tugas khusus mengajar di Sekolah Tinggi.
  13. Pegawai adalah Pegawai Sekolah Tinggi.
  14. Senat Sekolah Tinggi dan Senat Fakultas adalah Senat-senat di dalam Sekolah Tinggi.
  15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar resmi belajar pada Sekolah Tinggi.
  16. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  17. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan  pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan Sekolah Tinggi.
  18. Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
  19. Jenjang adalah Jenjang Strata Satu (S-1)
  20. Pancasila adalah Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  21. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia.
  22. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
  23. Keuskupan adalah Gereja Katolik Keuskupan Amboina.
  24. Komisi Pendidikan adalah Komisi di tingkat Keuskupan yang membina Pendidikan Katolik di Keuskupan.

BAB II

JATI DIRI SEKOLAH TINGGI

Pasal 2

Jati diri

Jati diri Sekolah Tinggi meliputi: sejarah, nama, hari jadi, waktu pendirian, tempat kedudukan, lambang, semboyan, bendera, hymne, busana akademik.

Pasal 3

Nama

  1. Lembaga Perguruan Tinggi ini diberi nama Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil yang disingkat STPAK St. Yohanes Ambon.
  2. Santo Yohanes Penginjil dipakai sebagai nama pelindung karena Yohanes Penginjil mempunyai semangat pewartaan, pengajaran untuk menyebarkan karya keselamatan Allah.

Pasal 4

Waktu Pendirian

STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon didirikan secara resmi pada tanggal 17 April 2006

Pasal 5

Hari Jadi

Dengan tidak mengurangi arti pada pasal (4) di atas, maka pada tanggal 27 Desember  ditetapkan sebagai Hari Jadi STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon ini karena tanggal itu adalah tanggal peringatan St. Yohanes Penginjil.

Pasal 6

Tempat Kedudukan

STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon berkedudukan dan berpusat di Jalan Pattimura No. 26 Ambon. Telpon 0911 342195, Fax. 0911 355337.

Pasal 7

Lambang

  1. Lambang STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon berupa :

a. Bentuk:

1)   Bingkai segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar pendidikan dan dasar pemersatu;

2)   Lima warna melambangkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika;

3)   Burung Rajawali melambangkan St. Yohanes Penginjil

4)   Lingkaran Alpa Omega melambangkan Kristus sebagai pimpinan dunia yang menerangi manusia, yang dari pada-Nya manusia berasal dan kepada-Nya manusia akan kembali.

  1. Warna:

1)   Warna merah tua melambangkan pengorbanan

2)   Warna kuning melambangkan kemuliaan

3)   Warna merah muda melambangkan kegembiraan;

4)   Warna putih melambangkan kesucian

5)   Warna hijau melambangkan kesuburan

  1. Lambang Sekolah Tinggi tersebut diartikan Sekolah Tinggi sebagai Murid Kristus yang mewartakan Kabar keselamatan ke seluruh dunia (Mat, 28:20).

Pasal 8

Bendera

Bendera STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon berwarna dasar merah dan di tengahnya bergambar lambang STPAK St. Yohanes Penginjil dengan ukuran 120 x 180 cm.

Pasal 9

Hymne

Hymne STPAK St. Yohanes Penginjil memiliki Hymne Widya STPAS St. Yohanes Penginjil ciptaan …………dan Mars STPAK St. Yohanes Penginjil ciptaan …………..

Pasal 10

Busana Akademik

  1. Pimpinan STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon: topi hitam bujur sangkar, toga hitam, Krah merah dan gordon warna emas.
  2. Guru Besar: Topi hitam bujursngkar, toga hitam krah warna coklat bata, dan muts hitam dengan strip warna merah dan kuning.
  3. Wisudawan: Topi hitam bujur sangkar, toga hitam, krah merah bata, dan gordon warna perak berpita warna kuning dengan strip di tengah warna biru muda.

BAB III

VISI, MISI

Pasal 11

Visi

Visi Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon adalah .Jurusan Pendidikan Agama Katolik, menjadi jurusan Pendidikan Agama Katolik yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pendidikan Agama Katolik dengan mewujudkan Iman Katolik yang berpadu dengan Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Budaya Indonesia dengan menerapkan sistem pendidikan yang aktif, kreatif, efisien dan fleksibel.

Pasal 12

Misi

  1. Menyelenggarakan  proses pendidikan untuk mempersiapkan tenaga Katekis/ Guru Agama Katolik atau pembina-pembina di sektor lain.
  2. Melaksanakan kajian ilmiah melalui kegiatan penelitian Ilmu Pendidikan Agama Katolik yang menghasilkan karya akademik dan temuan-temuan yang bermakna (misalnya Buku-buku, Media Belajar Agama Katolik, Metode Katekese, Metode Pastoral, dll)
  3. Mendarmabaktikan kemampuan akademiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.
  4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PTAK dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

BAB IV

AZAS DAN TUGAS POKOK

Pasal 13

Azas

Dalam terang Kristus dan iman katolik, Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon berlandaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta amandemenya, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia.

Pasal 14

Tugas Pokok

Tugas Pokok Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan untuk menghasilkan dari kalangan Civitas Akademika tenaga akademisi dan tenaga profesional yang dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan nilai-nilai hidup kristiani dalam praktek kehidupan sehari-hari :

1.  Dalam Bidang Kepribadian :

1.1.  Berperi-laku sebagai “umat Allah” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;

1.2.  Memahami, menghayati serta mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern;

1.3.  Bertanggung jawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai perwujudan integral dari iman dan pengamalannya, dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengabdiannya kepada sesama manusia;

1.4.  Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan-sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

Dalam Bidang Profesi :

2.1.            Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah; kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran; rajin mencari dan menampilkan bukti dan saksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya; dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

2.2.            Menjadi sumber daya manusia yang cerdas, berpengetahuan luas dan terampil, mampu menguasai – memanfaatkan – mengembangkan – dan menyebarluaskan IPTEK, budaya dan kesenian bangsa Indonesia.

2.3.            Memiliki kemampuan untuk: mengikuti dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan melakukan sendiri penelitian dan percobaan yang kreatif, serta memimpin dan mengorganisasikannya.

  1. Dalam Bidang Kemasyarakatan :

3.1.  Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara.

3.2.  Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya guna ikut aktif dalam pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.  Membentuk persaudaraan sejati “Keluarga Allah” di dalam maupun di luar kampus.

BAB V

KODE ETIK SEKOLAH TINGGI

Pasal 15

Kode Etik Sekolah Tinggi

Warga Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon, baik Civitas Akademika, pegawai, pengurus Yayasan, maupun Dewan Penyantun, dan sebagainya, berkewajiban menghayati dan melaksanakan Kode Etik Sekolah Tinggi sebagai berikut :

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghayati Agama dalam praktek hidup sehari-hari. Dan menghindari perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan Iman Katolik.
  1. Membela dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan melaksanakannya dalam praktek hidup pribadi sehari-hari.
  1. Mencintai Kehidupan, khususnya kehidupan manusia. Memelihara dan mengembang kannya, melindungi dan membelanya. Menjaga kesehatan pribadi.
  1. Berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan Visi – Misi Sekolah Tinggi. Menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi. Lebih mengutamakan Sekolah Tinggi dan perkembangannya, daripada pribadi / keluarga / golongan. Taat kepada Statuta, Kode Etik Sekolah Tinggi, peraturan dan ketentuan Sekolah Tinggi. Dedikasi. Setia. Membantu mensukseskan, menjaga dan mengamankan kegiatan akademik Sekolah Tinggi. Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Tinggi. Memegang teguh rahasia jabatan, dan tidak menyalah-gunakan-nya. Tenaga Kependidikan membimbing Mahasiswa dalam hal ilmu dan kepribadian secara adil.
  1. Melaksanakan peri-kehidupan yang baik dan mulia, berbudi luhur, berkepribadian yang dewasa dan integral, penuh kasih, berperi-kemanusiaan, pemaaf, ramah, optimis, tulus, jujur, adil, menolak suap dan korupsi, rajin-bekerja-keras, disiplin, dan bertanggung-jawab. Menjaga kehormatan pribadi.
  1. Menjunjung tinggi dan membela Kebenaran dengan segenap jiwa raga. Terbuka dan peka terhadap kebenaran dan kebaikan. Rendah-hati untuk menerima dan menghargai pendapat dan kebenaran orang lain. Demokratis. Bijaksana. Lebih mendahulukan kebenaran daripada emosi, ambisi dan kepentingan pribadi / keluarga / golongan. Mengatakan kebenaran seutuhnya dan tidak lain selain kebenaran saja. Terbuka. Berani mengaku salah. Menyebar-luaskan kebenaran secara bertanggung-jawab. Dan melawan ketidak-benaran, yang menyembunyikan kebenaran maupun mengatakan “kebenaran separo-separo”. Meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya. Menghormati Kebebasan Akademik dengan memperhatikan batas dan wewenangnya.
  2. Sebagai anggota masyarakat ilmiah: Tenaga kependidikan itu pandai (inteligen). Civitas Akademika berpikir-perilaku-sikap sebagai ilmiahwan, bersemangat meng-ikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan, selalu berusaha menampilkan bukti dan saksi yang teruji, rajin melaksanakan penyelidikan, teliti dan hati-hati dalam menyelidiki dan menarik kesimpulan, bersikap jujur, bertanggung-jawab, dan menjauhi perbuatan plagiat. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu, teknologi, budaya dan kesenian sesuai bidangnya. Tenaga administratif senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan demi kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Setia kepada cita-cita luhur bangsa. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Taat kepada Negara dan Pemerintah yang sah.
  4. Baik di dalam Kampus Sekolah Tinggi maupun di tengah masyarakat, ikut mewujudkan: “Keluarga Allah” yang saling mencintai dan memperhatikan, saling menolong dan berkorban diri, dan saling menghormati, bersikap rendah hati. Lebih mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat. Civitas Akademika mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian sesuai dengan bidangnya dan kemampuannya.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI

Pasal 16

Susunan Organisasi Sekolah Tinggi

  1. Susunan organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas :

1.1.                          Yayasan

1.2.                          Badan Pelaksana Harian (BPH)

1.3.                          Ketua dan Pembantu Ketua

1.4.                          Dewan Penyantun.

1.5.                          Senat Sekolah Tinggi

1.6.                          Dosen

1.7.                          Lembaga-lembaga

1.7.1.      Lembaga Penelitian, Pengembangan dan pengabdian Masyarakat.

1.7.2.      Lembaga-lembaga lainnya.

1.8.                          Biro-biro :

1.8.1.                                            Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

1.8.2.                                            Biro Administrasi Umum dan Keuangan

1.8.3.                                            Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama.

1.8.4.                                            Biro-biro lainnya.

1.9.                          Unit Pelaksana Teknis:

1.9.1.      Perpustakaan

1.9.2.      Pusat Komputer

1.9.3.      Pusat Praktek Pastoral

1.9.4.      Pusat Praktek Mengajar

1.9.5.      Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya

  1. Sekolah Tinggi dapat membuka dan meyelenggarakan Fakultas, Jurusan, Program studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Teknis, yang baru, menurut peraturan Yayasan, atas usul Ketua, dan dengan persetujuan Yayasan.
  2. Organisasi, banyaknya bagian dan Sub Bagian, tugas, dan fungsi setiap Biro diatur dengan keputusan Ketua.
  3. Semua unsur Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya, sebagaimana tercantum antara lain dalam Pasal 52.
  4. Ketua, setelah meminta pertimbangan Senat dan mendapat persetujuan Yayasan, dapat merubah, memecah menjadi dua-tiga Lembaga atau Biro, menggabungkan menjadi satu, atau menyempurnakan strukturnya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, baik untuk tetap maupun untuk sementara.

BAB VII

Y A Y A S A N

Pasal 17

Yayasan

  1. Pendiri dan Penyelenggara Sekolah Tinggi ini adalah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, yang menerima delegasi hak milik dan wewenang dari Gereja Katolik Keuskupan Amboina.

2.  Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina didirikan oleh Gereja Katolik Keuskupan Amboina pada tanggal 29 Juni 2002 Akta Notaris No. 50

  1. Pengurus Yayasan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Kepala Gereja Katolik Keuskupan Amboina untuk masa bakti 3 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, kecuali Kepala Gereja Katolik berpendapat lain.
  2. Pengurus, Pimpinan dan Anggota Yayasan haruslah beragama Katolik, dan mempunyai minat, semangat dan wawasan mengenai pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
  3. Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina masa bakti 2005 – 2008 terdiri atas:

Ketua                                      :            Yonas Atjas, Pr. Lic. Theol.

Sekretaris I                             :            Drs. John Dumatubun

Bendahara I                            :            Lies Hateyong, SE

Anggota

:                                          1.    Ny. M. Metekohi, S.Sos.

2.   Kosmas Marbun, S.Pd.

  1. Pengurus, Pimpinan dan Anggota Yayasan bukan merupakan pemilik Sekolah Tinggi. Pemiliknya adalah Gereja Katolik Keuskupan Amboina yang mendelegasikan hak miliknya dan hak pengelolaannya kepada Yayasan sebagai Badan Hukum yang sah.
  2. Pengurus, Pimpinan dan Anggota Yayasan tidak diperkenankan merangkap sebagai jabatan eksekutif dalam lembaga yang diselenggarakannya.
  3. Pada prinsipnya Yayasan memegang hak prerogatif (yang dapat didelegasikan) untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi di bidang keuangan dan pembangunan. Dan Yayasan memberikan kepada Sekolah Tinggi partisipasi dalam tugas di bidang akademis.
  4. Yayasan mengambil bagian dalam karya kerasulan pendidikan Keuskupan. Karena itu Yayasan menunaikan kebijakan Keuskupan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dan untuk itu bekerja sama dengan Komisi Pendidikan sebagai aparat Keuskupan.

Pasal 18

Penyelenggara Sekolah Tinggi

  1. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina adalah suatu badan hukum yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon, termasuk di dalamnya melaksanakan sharing tugas, kerja-sama dan tanggung-jawab dengan pihak lain, pendampingan dan pengawasan.
  1. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina mempunyai hak prerogatif, wewenang dan fungsi, antara lain :

2.1.            Menetapkan tujuan, kebijaksanaan dan Statuta dari STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon;

2.2.            Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri / Dirjen Bimas Katolik;

2.3.            Mengangkat atau memberhentikan Ketua, dengan memperhatikan usulan Senat Sekolah Tinggi dan ketentuan lain yang berlaku;

2.4.            Menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi dan Personalianya atas usul Ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

2.5.            Menetapkan, mengangkat atau memberhentikan Pegawai, menurut peraturan, atas usul Ketua.

2.6.            Meminta dan menerima, menyempurnakan dan mengesahkan usulan Ketua yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana; serta mengawasi pelaksanaannya.

2.7.            Meminta, menerima, mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban Ketua;

2.8.            Memberi dan menerima bantuan kepada / dari pihak luar;

2.9.            Melaksanakan pengadaan sarana / prasarana kampus dengan memperhatikan usul / pendapat Ketua;

2.10.        Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga tetap dengan memperhatikan pendapat Senat Sekolah Tinggi; dan mengadakan pengawasan rutin atasnya.

2.11.        Mengusahakan sumber dana yang sah untuk pembiayaan Sekolah Tinggi selain dari sumbangan partisipasi pendidikan.

Pasal 19

Badan Pelaksana Harian

  1. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang menerima delegasi dan partisipasi dari Yayasan dalam mewujudkan cita-cita, tujuan dan Visi-Misi Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi sehari-hari.
  1. Yayasan berhak dan berwewenang memberikan dan mencabut delegasi dan partisipasi tersebut dari BPH, dan mengangkat dan memberhentikan Anggota BPH.
  1. BPH bertanggung-jawab kepada Yayasan.
  1. Tugas, wewenang dan tanggungjawab BPH

4.1.      BPH mewakili Yayasan hadir dalam dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

4.2.      Lain-lain tugas BPH ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Yayasan.

4.3.      BPH tidak mengambil keputusan penting yang menjadi wewenang Yayasan.

  1. Proses pengangkatan dan pergantian :

5.1.           Pengangkatan anggota BPH menurut persyaratan

5.2.           Dalam proses pergantian, baik pergantian antar waktu atau berhalangan tetap, dipertimbangkan terpeliharanya kontinuitas kerja.

5.3.           Apabila terjadi perubahan pada susunan BPH, Yayasan akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai hal itu.

  1. Syarat umum yang harus dimiliki oleh anggota BPH meliputi:

6.1.           Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jujur dan taat kepada Pancasila, UUD, dan GBHN;

6.2.           Bersedia mengakui dan mentaati hak dan wewenang Yayasan, serta mengakui dan melaksanakan status BPH sebagai penerima delegasi dan partisipasi dari Yayasan dalam mewujudkan cita-cita, tujuan dan visi-misi Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi sehari-hari.

6.3.           Berkedudukan di Ambon.

6.4.           Tidak merangkap sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.

6.5.           Mempunyai keahlian dan integritas ilmiah yang cukup;

6.6.           Tidak terlibat organisasi terlarang;

6.7.           Surat persetujuan atasan, apabila diperlukan atau dituntut demikian.

6.8.           Persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. BPH terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota biasa.
  1. Pengurus BPH Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina 2005-2008 adalah:

8.1.                  Ketua, merangkap anggota              :  Pastor Drs. Jonas Atjas, Pr, Lic. Theol

8.2.                  Sekretaris, merangkap anggota        :  Drs. John Dumatubun

8.3.                  Bendahara, merangkap anggota       :  Lies Hateyong, SE

8.4.                  Anggota                                           :  1.  Ny. Metekohi, S.Sos.

2.  Kosmas Marbun, S.Pd.

  1. BPH diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sekali lagi masa bakti, kecuali keadaan menentukan lain.
  1. Keanggotaan BPH berakhir karena:

10.1.        tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPH

10.2.        habis masa bhaktinya;

10.3.        mengundurkan diri;

10.4.        meninggal dunia;

10.5.        diberhentikan oleh Yayasan.

  1. BPH melalui Ketua, dapat meminta Pimpinan Sekolah Tinggi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan atau insidentil perihal pelaksanaan kegiatan rutin dan program pengembangan beserta pembiayaannya untuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan/atau yang belum terselesaikan.
  1. Dalam hal laporan BPH mengenai pelaksanaan kependidikan yang dapat diminta oleh dan dikirimkan kepada Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI. Ketua BPH berkewajiban juga melaporkannya kepada Yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PIMPINAN SEKOLAH TINGGI

Pasal 20

Ketua

Ketua adalah pemimpin dan penanggung-jawab utama dan tertinggi dari Sekolah Tinggi.

Ketua menerima dari Yayasan delegasi dan partisipasi dalam mengejar cita-cita, tujuan, dan visi-misi Yayasan dalam mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi; dan dalam hak Yayasan mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi. Maka Ketua merupakan pelaksana (eksekutif) kebijakan Yayasan, Tugas Pokok Sekolah Tinggi, dan kebijakan Sekolah Tinggi, yang didelegasikan dan diberikan partisipasi kepadanya.

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua :

3.1.                  Yayasan memegang hak prerogatif dalam menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Ketua, setelah memperhatikan usul Senat Sekolah Tinggi dan ketentuan lain, dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Keuskupan Amboina.

3.2.                  Jikalau menurut Yayasan calon yang dinominasikan tidak ada yang qualified, Yayasan dapat mengangkat Ketua di luar pilihan Senat, dan dapat memberi dispensasi dari dan Pasal 22 ayat 3, Pasal 23 ayat 1.4, ayat 1.5. dan ayat 1.6.

3.3.                  Setelah pengangkatan Ketua, Yayasan melaporkannya kepada Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI..

Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali lagi masa jabatan berturut-turut.

  1. Ketua mendapat / menerima dari Yayasan, partispasi dalam kewajiban dan tugas :

5.1.            Memimpin pelaksanaan Tugas Pokok Sekolah Tinggi.

5.2.            Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pembinaan Civitas Akademika Sekolah Tinggi, serta hubungan dengan lingkungannya.

5.3.            Melaksanakan (eksekutif) Statuta, dan norma serta tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi, dan keputusan Senat serta kebijakan umum, dengan antara lain menetapkan peraturan-peraturan khusus dan kegiatan-kegiatan khusus.

5.4.            Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan  masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

5.5.            Memberikan kepada Yayasan: laporan tahunan mengenai seluk-beluk dan perkembangan kehidupan Sekolah Tinggi, baik kegiatan maupun harta-benda.

  1. Apabila Ketua berhalangan secara insidentil, Pembantu Ketua I bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua yang tidak berhak mengambil keputusan penting.
  1. Apabila Ketua berhalangan untuk seterusnya, Yayasan dapat mengangkat Pejabat Ketua sebelum mengangkat Ketua yang baru.

Pasal 21

Syarat-syarat Ketua

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Ketua adalah sebagai berikut:

  1. Syarat yuridis formal:

1.1.            Warga negara Indonesia.

1.2.            Beragama Katolik.

1.3.            Pegawai Yayasan, atau lembaga / Instansi lain setelah bilamana diperlukan Yayasan mendapat ijin dari Lembaga / Instansi yang bersangkutan;

1.4.            Memenuhi persyaratan akademis menurut peraturan pemerintah;

1.5.            Berdomisili di Ambon dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan;

1.6.            Tidak merangkap tugas atau pekerjaan di Instansi lain

1.7.            Tidak merangkap sebagai Pengurus Yayasan.

1.8.            Mampu bekerja sama, baik dengan Yayasan, Pembantu Ketua, Civitas Akademika maupun bawahannya.

2.  Syarat Kepribadian :

2.1.            Memiliki ketaqwaan kepada Allah, kepercayaan diri, kematangan jiwa, kepribadian yang dewasa dan utuh jasmani-rohani, kehidupan sosial yang sehat, dan reputasi yang baik.

2.2.            Bersikap jujur, terbuka, pemaaf dan manusiawi.

2.3.            Bersedia berkorban diri.

3.  Syarat Loyalitas :

3.1.      Berdedikasi dan setia/loyal.

3.2.      Bersedia mengakui dan mentaati hak dan wewenang Yayasan, serta mengakui dan melaksanakan status Ketua sebagai penerima delegasi dan partisipasi dari Yayasan dalam mewujudkan cita-cita, tujuan dan visi-misi Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

4.  Syarat Leadership/kepemimpinan:

4.1.        Inteligen (= pandai);

4.2.        Bersikap bijaksana, toleran, demokratis, adil, optimis, mengutamakan kepentingan dinas dan berwawasan situasi;

4.3.        Bersifat wibawa, tegas, disiplin, berani, konsekwen, efektif, berkemauan keras (will power) dan bertanggungjawab;

4.4.        Berkemampuan:

4.4.1.    merencanakan dan menciptakan struktur kerja, membina hubungan kerja dan mengontrol;

4.4.2.    membuat keputusan yang demokratis, tepat dan cepat;

4.4.3.    berkomunikasi secara rasional;

4.4.4.    manajerial dan efektif;

Pasal 22

Pembantu Ketua

  1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) Pembantu Ketua yang ada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua, dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan mempunyai fungsi melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan serta menilik beberapa bagian kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi, yang dipercayakan kepadanya.
  1. Pembantu Ketua diangkat oleh Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi, untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 kali lagi masa jabatan berturut-turut dalam bidang yang sama. Jika tidak ada calon yang memenuhi syarat, Yayasan dapat memberi dispensasi atas syarat-syarat yang berlaku, sejauh tidak menyalahi hukum.
  1. Pembantu Ketua menerima dari Yayasan delegasi dan partisipasi dalam mengejar cita-cita, tujuan, dan visi-misi Yayasan dalam mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi; dan dalam hak Yayasan mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, dalam beberapa bagiannya. Pembantu Ketua merupakan Pembantu Pelaksana (eksekutif) kebijakan Yayasan, Tugas Pokok Sekolah Tinggi, dan kebijakan Sekolah Tinggi.
  1. Syarat-syarat untuk menjadi Pembantu Ketua sama dengan syarat-syarat untuk menjadi Ketua. Tetapi Yayasan dapat memberikan dispensasi dari persyaratan tersebut, jika menurutnya tidak ada calon yang qualified.
  1. Pembantu Ketua I mendapat tugas untuk bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, antara lain :

5.1.            perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian;

5.2.            pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti;

5.3.            persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;

5.4.            penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;

5.5.            perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;

5.6.            pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan  pengabdian pada masyarakat;

5.7.            pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

  1. Pembantu Ketua II untuk bidang Keuangan dan Administrasi Umum, antara lain :

6.1.            perecanaan dan pengelolaan anggaran;

6.2.            pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan;

6.3.            pengelolaan perlengkapan;

6.4.            pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban

6.5.            pengurusan ketatausahaan

6.6.            penyelenggaraan hubungan masyarakat

6.7.            pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.

  1. Pembantu Ketua III dirangkap oleh Pembantu Ketua I mendapat tugas untuk bidang kemahasiswaan dan bidang pendidikan yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler, antara lain :

7.1.            pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahaiswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga sebagai pembinaan civitas akademika yang merupakan sebagian dari  tugas pendidikan tinggi pada umumnya;

7.2.            pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;

7.3.            pelaksanaan usaha pengembangan daya  penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Ketua I;

7.4.            kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha di  bidang  kemahasiswaan,  pengabdian  pada masyarakat dan usaha penunjangnya;

7.5.            terciptanya iklim pendidikan yang baik  dalam kampus dan membantu melaksanaan program pembinaan pemeliharan  kesatuan  dan  persatuan  bangsa berdasarkan nilai-nilai Kristiani, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara;

7.6.            pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik.

Pasal 23

Syarat-syarat Pejabat Struktural

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Struktural atau Pimpinan atau Direktur atau Ketua adalah sebagai berikut :

1.  Syarat-syarat Yuridis formal:

1.1.            Warga negara Indonesia.

1.2.            Berstatus dosen tetap, kecuali jika keadaan menentukan lain.

1.3.            Berdomisili di Ambon, kecuali jika keadaan menentukan lain.

1.4.            Memenuhi syarat-syarat menjadi Pegawai, kecuali jikalau dengan alasan yang benar-baik-kuat Yayasan memberikan dispensasi.

1.5.            Memenuhi persyaratan akademis menurut peraturan pemerintah.

1.6.            Memiliki keahlian bidang ilmu khas yang dipimpinnya, kecuali jika keadaan menentukan lain.

1.7.            Tidak merangkap tugas atau pekerjaan di instansi lain.

1.8.            Tidak merangkap sebagai Pengurus Yayasan.

2.  Syarat Kepribadian :

2.1.            Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara.

2.2.            Memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Beragama Katolik atau sekurang -kurangnya menerima secara positif prinsip-prinsip Katolik.

2.3.            Mempunyai moral yang baik, kepribadian yang dewasa, matang, dan utuh (integritas) jasmani dan rohani, percaya diri, kehidupan sosial yang sehat dan reputasi yang baik, dan tanggung jawab yang besar terhadap Sekolah Tinggi.

2.4.            Bersikap jujur, terbuka, pemaaf dan manusiawi.

2.5.            Bersedia berkorban diri.

2.6.            Mampu bekerja sama, baik dengan Yayasan, atasan maupun bawahan.

3.  Syarat Loyalitas :

3.1.                  Berdedikasi, loyal dan setia.

3.2.                  Bersedia mengakui dan mentaati kewajiban-hak-wewenang Yayasan dalam meraih mewujudkan visi-misi, cita-cita, tujuan Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

3.3.            Mengakui, menerima secara positif, menjunjung tinggi, dan melaksanakan status Pejabat Struktural sebagai penerima delegasi dan partisipasi yang diberikan Yayasan dalam meraih mewujudkan visi-misi-Cita-cita-tujuan Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

3.4.            Bersedia menaati statuta, kode etik, disiplin dan tata tertib, peraturan, yang berlaku dan akan berlaku di lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi.

4.  Syarat Leadership / Kepemimpinan :

4.1.Inteligen (= pandai);

4.2.Bersikap bijaksana, toleran, demokratis, adil, optimis, mengutamakan

kepentingan dinas dan berwawasan situasi;

4.3.Bersifat wibawa, tegas, disiplin, berani, konsekwen, efektif, berkemauan keras (will power) dan bertanggungjawab;

4.4.Berkemampuan:

4.4.1.      Merencanakan dan menciptakan struktur kerja, membina hubungan kerja dan mengontrol;

4.4.2.      Membuat keputusan yang demokratis, tepat dan cepat;

4.4.3.      Berkomunikasi secara rasional;

4.4.4.      Manajerial dan efektif.

5.  Memenuhi syarat-syarat khusus untuk jabatan tertentu.

BAB IX

DEWAN PENYANTUN

Pasal 24

Dewan Penyantun

Dewan Penyantun adalah penasehat Sekolah Tinggi yang mau ikut bertanggung jawab dalam bidang penggalian dana, pengembangan, serta mengantisipasi masa depan Sekolah Tinggi, dengan memberi saran-saran.

Dewan Penyantun Sekolah Tinggi adalah sebuah forum yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan dan pembangunan, dan mau guna ikut mengasuh dan membantu memecahkan masalah Sekolah Tinggi.

Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.

BAB X

SENAT PERGURUAN TINGGI

Pasal 25

Senat

  1. Senat Sekolah Tinggi :

Senat Sekolah Tinggi merupakan badan representatif tertinggi yang menerima dari Yayasan partisipasi dalam mengejar cita-cita, tujuan, dan visi-misi Gereja Katolik dan Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi, dan oleh karenanya Senat Sekolah Tinggi juga menerima dari Yayasan delegasi dan wewenang untuk membantu Yayasan dan Ketua dalam melaksanakan Tugas Pokok Sekolah Tinggi dan dalam pengambilan keputusan, dengan memberikan pertimbangan, perumusan, penilaian, dan usulan.

  1. Anggota Senat :

Senat Sekolah Tinggi terdiri dari Pimpinan Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Guru Besar, dan Wakil Dosen Tetap yang jabatan akademisnya serendah-rendahnya Lektor.

  1. Anggota Senat Sekolah Tinggi dengan sendirinya berhenti atau dinyatakan berhenti dari keanggotaan Senat Sekolah Tinggi, apabila :

3.1.                     Melanggar Statuta Sekolah Tinggi

3.2.                     Melanggar perjanjian atau kontrak kerja Yayasan,

3.3.                     Perjanjian atau kontrak kerja Yayasan berakhir.

  1. 4. Organisasi Senat :

Organisasi Senat Sekolah Tinggi diatur sebagai berikut :

3.1.  Ketua dijabat ex officio oleh Ketua Sekolah Tinggi

3.2.  Wakil Ketua dijabat ex officio oleh Pembantu Ketua I

3.3.  Sekretaris dijabat ex officio oleh Pembantu Ketua II

3.4.  Anggota-anggota

4. Tugas Senat :

4.1.      Tugas-tugas pokok Senat Sekolah Tinggi meliputi, antara lain :

4.1.1. Membantu pelaksanaan Tugas Pokok Sekolah Tinggi.

4.1.2. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi;

4.1.3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi.

4.1.4.                                    Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;

4.1.5.                                    Memberikan pertimbangan kritis atas Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi;

4.1.6. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

4.1.7. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi; dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4.1.8.                                       Memberikan pertimbangan dan usulan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon untuk diangkat menjadi :

ü Ketua Sekolah Tinggi dan

ü Dosen yang memangku jabatan akademik di atas Lektor, dengan rekomendasi komisi Guru Besar (jika komisi ini sudah ada).

4.1.9.                                       Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;

4.1.10.                                   Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dengan memperhati kan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.      Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu dapat ditambah dengan personalia dari luar Senat Sekolah Tinggi.

  1. Rapat Senat adalah sah dan mengikat jika memenuhi peraturan berikut ini.

5.1.                       Anggota Senat diundang 7 (tujuh) hari sebelumnya dengan surat undangan yang harus menyebut hari, tanggal, jam, dan acara rapat, dan ada bukti bahwa surat undangan itu telah sampai sekurang-kurangnya ke domisili anggota Senat.

5.2.                       Rapat dipimpin oleh Ketua Senat, atau bilamana Ketua Senat menyatakan diri berhalangan, oleh Wakil Ketua, demikian seterusnya oleh Sekretaris Senat.

  1. Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, yang dinyatakan dengan menandatangani Daftar Hadir. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka selewat 6 (enam) hari dapat diadakan rapat baru yang kedua dengan tata cara yang sama kecuali mengenai jumlah yang hadir. Dalam rapat kedua yang baru ini, dengan berapa pun jumlah anggota Senat yang hadir, keputusan yang diambilnya adalah sah dan mengikat.
  2. Anggota Senat yang sah mempunyai dan berhak mengeluarkan satu suara sah.
  3. Putusan yang berdasarkan musyawarah-mufakat harus disetujui oleh semua anggota Senat yang hadir dalam rapat Senat, tanpa satupun yang menolaknya.
  4. Putusan yang berdasarkan penarikan suara terbanyak (voting) harus diambil dari rapat Senat dan disetujui oleh lebih dari separo jumlah anggota Senat yang hadir dalam rapat Senat.

10.  Bilamana voting menghasilkan dua-tiga jumlah suara sama (ter)banyaknya, maka voting diulang sekali lagi saja. Dan apabila hasilnya masih tetap sama, maka dalam situasi demikian Ketua Senat mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan dari dua-tiga pendapat yang didukung suara sama (ter)banyak tersebut. Dan keputusan Ketua demikian itu adalah sah dan mengikat.

11.  Hasil keputusan rapat, baik yang berdasarkan musyawarah-mufakat maupun suara terbanyak, harus berkaitan, mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Statuta Sekolah Tinggi, peraturan Yayasan

12.  dan peraturan Pemerintah.

BAB XI

JURUSAN

Pasal 26

Jurusan

  1. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon.
  1. Jurusan akan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung jawab Dekan.
  1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
  1. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi.
  1. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok Sekolah Tinggi (Pasal 16) dan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam sebagian atau salah satu cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Jurusan mempunyai tugas melaksanakan :

6.1.            pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu bagi program pendidikan yang ada;

6.2.            penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu;

6.3.            pengabdian pada masyarakat;

6.4.            pembinaan civitas akademika

Pasal 27

Laboratorium / Studio

  1. Laboratorium / studio adalah sarana akademik Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil sebagai penunjang pelaksanan tugas pokok Jurusan dalam melakukan kegiatan dalam cabang ilmu, teknolgi atau seni tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.
  1. Laboratorium / studio dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium / studio yang keahliannya telah memenuhi persyaratan tertentu, di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua Jurusan, dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.
  1. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Laboratorium mempunyai fungsi mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan :

3.1.                     pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu sesuai dengan ketentuaan bidang yang bersangkutan;

3.2.                     penelitian atau seni tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai Pada Umumnya

  1. Pegawai adalah setiap orang yang setelah menandatangani Perjanjian / Kontrak Kerja, dengan Surat Keputusan telah diterima, diangkat dan ditempatkan oleh Yayasan untuk bekerja di suatu Unit Kerja, sebagai Pegawai Edukatif atau Non-edukatif, sebagai Pegawai Tidak Tetap, Part-time atau full-time, atau Pegawai dalam masa percobaan atau Pegawai Tetap, atau Pegawai Negeri Dpk.
  1. Hanya Yayasan berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai menurut peraturan, berdasarkan usul atau pertimbangan Ketua.
  1. Berdasarkan pengangkatan oleh Yayasan, Pegawai menerima dari Yayasan partisipasi dalam meraih cita-cita, tujuan dan visi-misi Yayasan dalam mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi.
  1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai :

4.1       Syarat Kepribadian :

4.1.1.      Sehat jasmani dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

4.1.2.      Pegawai Tetap berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

4.1.3.      Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menerima secara positif prinsip-prinsip Katolik.

4.1.4.      Mempunyai moral yang baik, integritas kepribadian, tanggung jawab yang besar terhadap Sekolah Tinggi, bangsa dan negara, dan mampu bekerja sama baik dengan Yayasan, atasannya maupun bawahannya.

4.2.Syarat Loyalitas:

4.2.1.      Bersedia mengakui dan mentaati kewajiban, hak dan wewenang Yayasan dalam meraih mewujudkan cita-cita, tujuan dan visi-misi Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

4.2.2.      Menerima secara positif partisipasi aktif yang diberikan oleh Yayasan dalam meraih dan mewujudkan: cita-cita, tujuan, dan visi-misi Yayasan dalam mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, menurut tugasnya masing-masing. Dan menjunjung tinggi dan menjalankannya.

4.2.3.      Berdedikasi, loyal dan setia.

4.2.4.      Bersedia menaati statuta, kode etik, peraturan kepegawaian, disiplin dan tata tertib, peraturan, persyaratan yang bersangkutan, perjanjian kerja atau kontrak kerja, yang berlaku dan akan berlaku di lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi.

4.3.Syarat administrasif edukatif :

4.3.1.      Warga Negara Indonesia.

4.3.2.      Syarat dasar untuk menjadi Pegawai Edukatif pada program Strata–1 pada prinsipnya adalah memiliki ijazah setidak-tidaknya S–2.

4.3.3.      Memiliki kualifikasi menurut bidangnya. Tenaga kependidikan mem-punyai dalam Ijasahnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75.

4.3.4.      Tenaga kependidikan memiliki rekomendasi Perguruan Tinggi.

4.3.5.      Pegawai tidak tetap mendapat izin dari instansi yang bersangkutan.

4.3.6.      Lulus seleksi atau ujian yang dilaksanakan oleh Yayasan.

  1. Pegawai dibedakan atas tenaga kependidikan (Pegawai Edukatif) dan Pegawai Non-Edukatif.
  1. Status pegawai dibedakan atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

6.1.      Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dalam status hubungan tetap oleh Yayasan, atau pemerintah dan ditempatkan atau diperbantukan di Sekolah Tinggi.

6.2.      Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan untuk masa hubungan kerja terbatas.

7.  Kewajiban Pegawai adalah sebagai berikut :

7.1.                   Memenuhi syarat-syarat sebagai Pegawai.

7.2.                   Memelihara kerja-sama dan keselarasan tata kerja .

7.3.                   Memenuhi jam kerja dan tugas yang diberikan kepadanya secara individuil maupun umum.

7.4.                   Mengembangkan atau meningkatkan kemampuan diri dalam hal pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, kreativitas, dan profesionalisme kerja pada umumnya, sesuai dengan profesinya, guna menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan jalan atau cara antara lain mengikuti berbagai bentuk program pelatihan dan atau pendidikan formal, memperoleh lebih banyak angka kredit dan jabatan akademis yang lebih tinggi, dsb.

7.5.                   Menjaga nama baik dan citra Yayasan dan Sekolah Tinggi;

7.6.                   Mendukung secara aktif Tugas-tugas Pokok Sekolah Tinggi.

7.7.                   Menjaga dan memelihara keamanan – ketertiban – kebersihan – keindahan dan kelancaran penyelengaraan Sekolah Tinggi.

7.8.                   Pegawai yang beragama Katolik diwajibkan melaksanakan hidup Katolik dengan baik, dan ikut membantu Gereja Katolik. Sedangkan yang tidak beragama Katolik bersedia menyesuaikan diri dengan kebiasaan Katolik di lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi.

7.9.                   Pegawai Tetap Yayasan tidak menjadi Pegawai Tetap di instansi lain, tanpa ijin Yayasan.

7.10.               Menunaikan kewajiban Pegawai dan kewajiban lain yang baik dan benar yang terkait dengan tugas, pekerjaan, profesi, bidang, unit kerja, ilmu, jabatan, pangkat, kewarga-negaraan, dan agama / kepercayaan

  1. Setiap pegawai mempunyai hak :

8.1.Menunaikan sebaik-baiknya semua kewajiban Pegawai.

8.2.Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

8.3.Menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya untuk dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Yayasan.

8.4.Memperoleh imbalan dan penghargaan yang pantas dan mencukupi sesuai dengan darma baktinya.

8.5.Menerima gaji atau penghasilan yang sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan finansial Yayasan.

8.6.Memperoleh jaminan kesejahteraan sosial menurut peraturan.

8.7.Menunaikan kewajiban agama / kepercayaan sesuai dengan keyakinannya.

8.8.Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8.9.Meningkatkan kemampuan, kecakapan, ketrampilan, keahlian, ilmu, wawasan, kepribadian dan kerohanian, dengan berbagai cara dan jalan, menurut peraturan.

8.10.        Mendapat cuti dan hari libur menurut peraturan.

8.11.        Memperoleh hak pensiun menurut peraturan lembaga pensiun.

8.12.        Serta semua hak yang tercantum dalam Statuta Sekolah Tinggi dan peraturan kepegawaian.

BAB XIII

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

Tenaga Kependidikan

  1. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, dan / atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
  1. Tenaga Kependidikan terdiri atas Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik.
  1. Tenaga Kependidikan diangkat oleh Yayasan berdasarkan usulan atau pertimbangan Ketua dan Pembantu Ketua.
  1. Tenaga Kependidikan berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung jawab Pembantu Ketua I, dan bertanggung-jawab kepada Pembantu Ketua I.
  1. Penambahan jumlah Tenaga Kependidikan dilaksanakan menurut kebutuhan dan perkembangan Sekolah Tinggi.

Pasal 30

Tugas Tenaga Kependidikan

  1. Setiap Tenaga Kependidikan bertugas mendukung dan bekerja-sama dalam meraih dan mewujudkan cita-cita, tujuan, dan visi-misi Yayasan dalam mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi.
  1. Setiap Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan peng-ajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
  1. Setiap Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
  1. Setiap Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 31

Dosen

Dosen adalah tenaga pengajar yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi.

Dosen terdiri atas:

2.1.Dosen Tetap yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Sekolah Tinggi, yang terdiri dari :

2.1.1.                                  Dosen Tetap Yayasan.

2.1.2.                                  Dosen Tetap yang diperbantukan oleh Negeri

2.1.3.                                  Dosen Tetap “Kontrak”

2.2.Dosen Tidak Tetap, yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi, antara lain Dosen Luar Biasa atau Dosen Tamu.

  1. Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
  1. Menurut jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten, lektor dan guru besar.

Pasal 32

Tenaga Penunjang Akademik

  1. Tenaga Penunjang Akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi.
  1. Persyaratan, tata-cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 33

Kelompok Pengajar

Kelompok pengajar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya, mengadakan penelitian, serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.

BAB XIV

TENAGA ADMINISTRATIF

Pasal 34

Tenaga Administratif

  1. Tenaga Administratif adalah pegawai yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan tata laksana.
  1. Tenaga Administratif terdiri atas :

2.1.            Tenaga Administrasi Ketatausahaan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tugas administrasi perkantoran.

2.2.            Tenaga Pelaksana Lapangan. yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan pekerjaan non perkantoran.

  1. Pekerjaan non-perkantoran meliputi pelayanan umum, keamanan, pemeliharaan, serta perbaikan prasarana dan sarana, dan pekerjaan sejenis lainnya.
  1. Tata cara dan persyaratan pengangkatan serta wewenang tenaga administrasi ditetapkan dengan peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Jabatan struktural untuk unit organisasi administrasi :

5.1.            Di tingkat Sekolah Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.

5.2.      Pada dasarnya harus dipangku oleh tenaga administrasi; tetapi dalam keadaan terpaksa jabatan tersebut dapat dipangku oleh tenaga kependidikan untuk jangka waktu terbatas.

  1. Pangkat dan golongan bagi tenaga administrasi ditetapkan sesuai dengan formasi yang ada, dan diatur dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP3M)

Pasal 35

Lembaga Penelitian

1.  Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi yang berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua.

  1. Lembaga Penelitian mempunyai tugas :

2.1.            Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian.

2.2.            Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang diselenggarakan institusional oleh Lembaga Penelitian, untuk :

2.2.1.      pendidikan agama katolik

2.2.2.      menunjang pembangunan.

2.2.3.      pendidikan dan pengembangan institusi;

2.2.4.      mengembangkan konsepsi pembangunan Nasional, wilayah dan/ atau daerah melalui kerjasana baik di dalam maupun dengan luar negeri;

2.3.            Memantau dan menilai kegiatan penelitian, yang diselenggarakan oleh individual dan / atau kelompok di lingkungan Sekolah Tinggi.

2.4.            Ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi (tata-usaha) sumber daya yang diperlukan untuk tugas penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi.

3.  Kedudukan Lembaga Penelitian :

3.1.            Berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua.

3.2.            Dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

3.3.            Sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

  1. Lembaga Penelitian terdiri atas:

4.1.Ketua;

4.2.Sekretaris;

4.3.Bagian Tata Usaha;

4.4.Pusat Penelitian;

4.5.Tenaga Peneliti;

  1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Lembaga penelitian dibantu oleh seorang Sekretaris, yang juga membantu Pelayanan teknis dan administratif di Lembaga Penelitian.
  1. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional bertanggung jawab baik kepada Ketua Lembaga Penelitian maupun kepada Kepala Biro Administrasi Akademik.
  1. Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Sub-Bagian, dan tugasnya :

7.1.            Sub Bagian Umum, yang melaksanakan tugas urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

7.2.            Sub Bagian Program, yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian;

7.3.            Sub Bagian Data dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

  1. Tenaga akademik dan tenaga peneliti untuk Lembaga Penelitian

8.1.            Jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan;

8.2.            Jenis dan jenjangnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah pimpinan-pengawasan-dan-tanggung-jawab Ketua.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain :

2.1.            Melaksanakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, yang berguna bagi masyarakat.

2.2.            Meningkatkan relevansi program STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

2.3.            Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;

2.4.            Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;

2.5.            Ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Kedudukan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat :

3.1.            Berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua.

3.2.            Dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

3.3.            Sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

Lembaga Pegabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

4.1.            Ketua;

4.2.            Sekretaris;

4.3.            Bagian Tata Usaha;

4.4.            Tenaga Ahli.

  1. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Lembaga dibantu oleh Sekretaris.
  1. Bagian Tata Usaha Lembaga Pengabdian Masyarakat, Sub-Bagian, dan tugasnya :

6.1.            Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

6.2.            Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

6.3.            Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

7.  Bagian Tata Usaha Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga dan Kepala Biro Administrasi Akademik

BAB XVI

BIRO ADMINISTRASI

Pasal 37

Biro Administrasi

  1. Biro Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsinya di bidang pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur dan bidang di lingkungan STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon.
  1. Pelayanan teknis dan administratif meliputi :

2.1.            Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK).

2.2.            Biro Administrasi Umum (BAU).

2.3.            Biro Komunikasi, Informasi, dan Kerjasama.

3.  Kedudukan Biro Administrasi :

3.1.Berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua.

3.2.Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

3.3.Dalam pelaksanaan tugas, berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua.

  1. Kepala Biro Administrasi diangkat oleh Yayasan atas usul Ketua.
  1. Organisasi, banyaknya bagian dan Sub Bagian, tugas, dan fungsi setiap Biro diatur dengan keputusan Ketua.

BAB XVII

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK)

Pasal 38

Biro Administrasi Akademik

  1. Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsinya di bidang pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur dan bidang di lingkungan STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon.
  1. Biro Administrasi Akademi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua I.

3.  Bagian-bagian Biro Administrasi Akademik, Sub-Bagian, dan tugasnya :

3.1.      Bagian Pendidikan,

yang terdiri dari Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.1.1.                                       Sub Bagian Registrasi dan Statistik; yang mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik; pendaftaran calon mahasiswa, daftar ulang, nomor registrasi mahasiswa, kartu mahasiswa, mutasi mahasiswa, dan sebagainya.

3.1.2.                                       Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi; yang mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan evaluasi, administrasi nilai Ujian, ijasah, dan wisuda; administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

3.1.3.                                       Sub Bagian Sarana Pendidikan.yang mempunyai tugas melakukan administrasi sarana pendidikan.

3.2.      Bagian Kerjasama,

yang terdiri dari Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.2.1.                                       Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama dalam negeri;

3.2.2.                                       Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama luar negeri.

Pasal 39

Biro Administrasi Kemahasiswaan

  1. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah sub-sistem yang merupakan unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang administrasi kemahasiswaan, yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengadaan, pendanaan, evaluasi, serta pengembangan dan peningkatan, mengenai kegiatan pendidikan, penalaran dan keilmuan mahasiswa, pembinaan karier, pengembangan minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta sarana dan pra-sarana penunjangnya, termasuk fasilitas dan informasi.
  1. Biro Administrasi Kemahasiswaan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua I.

3.  Bagian-bagian Biro Administrasi Kemahasiswaan, Sub-Bagian, dan tugasnya :

3.1.      Bagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahaiswaan

yang terdiri dari Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.1.1.                                          Sub Bagian Minat dan Penalaran yang mempunyai tugas melakukan administrasi minat dan penalaran;

3.1.2.                                          Sub Bagian Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan yang mempunyai tugas melakukan administrasi fasilitas dan informasi kemahasiswaan.

3.2.      Bagian Kesejahteraan Mahasiswaan

yang terdiri dari Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.2.1.                                                      Sub Bagian Penunjang Pendidikan dan Pembinaan Karier Mahasiswa yang mempunyai tugas melakukan administrasi Penunjang Pendidikan dan Pembinaan Karier Mahasiswa.

3.2.2.                                                      Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa yang mempunyai tugas melakukan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

BAB XVIII

BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU)

Pasal 40

Biro Administrasi Umum

  1. Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang administrasi umum di lingkungan Sekolah Tinggi.
  1. Biro Administrasi Umum dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua II.

3.  Bagian-bagian Biro Administrasi Umum, Sub-Bagian, dan tugasnya :

3.1.      Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,

yang terdiri atas Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.1.1.   Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha

3.1.2.   Sub Bagian Rumah Tangga yang mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga;

3.2.      Bagian Hukum dan Tatalaksana;

yang terdiri atas Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.2.1.   Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan.

3.2.2.   Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan tata laksana dan hubungan masyarakat.

3.3.      Bagian Kepegawaian;

yang terdiri atas Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.3.1.   Sub Bagian Tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga akademik dan tenaga penunjang akademik;

3.3.2.   Sub Bagian Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan admnistrasi tenaga administratif.

3.4.      Bagian Perlengkapan;

yang terdiri atas Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.4.1.   Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan yang mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

3.4.2.   Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan yang mempunyai tugas melakukan administrasi inventarisasi dan mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan;

  1. Organisasi, banyaknya bagian dan Sub Bagian, tugas, dan fungsi setiap Biro diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 41

Biro Administrasi Keuangan

1.  Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang administrasi di bidang keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi.

  1. Kedudukan Biro Administrasi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua II.

3.  Bagian-bagian Biro Administrasi Keuangan, Sub-Bagian, dan tugasnya :

3.1.      Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan :

yang terdiri atas Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.1.1.   Sub Bagian Anggaran Rutin yang mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran rutin.

3.1.2.   Sub Bagian Anggaran Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan administrasi dan kooordinasi anggaran pembangunan, registrasi dan statistik.

3.1.3.   Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi.

3.2.      Bagian Anggaran Masyarakat :

yang terdiri atas Sub-Bagian yang bertugas antara lain :

3.2.1.   Sub Bagian Dana Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan layanan administrasi  dana  yang  berasal  dari masyarakat.

3.2.2.   Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi dana yang berasal dari masyarakat.

BAB XIX

BIRO KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN KERJASAMA

Pasal 42

Biro Komunikasi,  Informasi dan Kerjasama

  1. Biro Komunikasi, Informasi adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi dalam memberikan melaksanakan dan melayani administrasi di bidang Komunikasi, Informasi dan Kerjasama.
  1. Biro Komunikasi, Informasi dan Kerjasama dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi seorang Pembantu Ketua II.

3.  Bagian-bagian Biro Komunikasi, Informasi dan Kerjasama, Sub-Bagian dan tugasnya :

3.1.      Bagian Komunikasi yang terdiri atas :

3.1.1.   Sub Bagian Komunikasi yang mempunyai tugas melakukan administrasi Komunikasi.

3.1.2.   Sub Bagian Komunikasi yang mempunyai tugas menjalin hubungan yang harmonis baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

3.1.3.     Sub Bagian Komunikasi yang mempunyai tugas melakukan publikasi melalui berbagai macam media.

3.1.4.   Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas memperkenalkan dan meningkatkan citra Sekolah Tinggi di Masyarakat  dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan Sekolah Tinggi.

3.1.5.   Sub Bagian Komunikasi yang mempunyai tugas mengadakan pembenahan dan peningkatan serta penyempurnaan citra Sekolah Tinggi baik ke dalam maupun ke luar.

3.2.      Bagian Informasi yang terdiri atas :

3.2.1.   Sub Bagian Data yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, dokumentasi data, dan pengolahan data.

3.2.2.   Sub Bagian Pelayanan Informasi yang mempunyai tugas melakukan penyediaan data dan pelayanan informasi.

3.4.                     Bagian Kerjasama yang organisasinya, tugasnya, partnernya dan bentuknya kerjasamanya, ditentukan dan diatur oleh Ketua, sebagaimana diatur dalam Pasal 64.

BAB XX

PELAKSANA TEKNIS

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis

1.  Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon dalam hal memberikan penunjang teknis yang tidak dilakukan oleh unit organik lain dari Sekolah Tinggi.

2.   Unit Pelaksana Teknis terdiri atas :

2.1.      Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan;

2.2.      Unit Pelaksana Teknis Program Pengenalan Lapangan;

2.3.      Unit Bimbingan Mahasiswa;

2.4.      Unit Komputer

3. Ketua berwewenang mengatur dan menambah jumlah, jenis, organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi sesuai dengan keperluan setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

4.   Kedudukan Unit Pelaksana Teknis :

4.1.            Berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung-jawab Ketua; dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua

4.2.            Pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I dan II.

5.  Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang dapat ditunjuk di antara pegawai senior di lingkungan Unit.

Pasal 44

Unit Perpustakaan

1. Perpustakaan adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon dalam hal pelayanan teknis di bidang perpustakaan Sekolah Tinggi.

2.   Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tinggi dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

3.   Kepala Perpustakaan dibantu dan membawahi :

3.2                   Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perpustakaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik.

3.2                   Kelompok Pustakawan dengan seorang ketuanya yang dapat ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.

4.  Perpustakaan mempunyai tugas secara umum memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan secara khusus antara lain :

4.1.      Menyediakan dan mengolah bahan pustaka;

4.2.      Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

4.3.      Memelihara bahan pustaka;

4.4.      Melakukan layanan referensi;

4.5.      Melakukan urusan tata usaha perpustakaan;

5.  Perpustakaan terdiri atas :

5.1.      Sub Bagian Tata Usaha Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan, dan dipimpin oleh seorang kepala.

5.2.      Sub Bagian Pustakawan yang terdiri dari sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional, yang jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan, yang jenis dan jenjangnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dipimpin oleh seorang ketua Kelompok.

Pasal 45

Unit Program Pengenalan Lapangan

1. PPL adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon dalam hal pengenalan lapangan kepada mahasiswa..

2.   Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tinggi dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

3.   Kepala PPL dibantu dan membawahi :

3.2                   Kepala Sub Bagian PPL yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala PPL secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik.

3.2                   Team PPL dikepalai oleh seorang ketua yang  ditunjuk di antara anggota team..

4.  Unit PPL mempunyai tugas secara umum memberikan pendampingan, pelatihan,  pendidikan,  kepada mahasiswa antara lain :

4.1.      Membuat program PPL;

4.2.      Menguji coba di kampus

4.3.      Mempraktekkan di Lapangan

4.4.      Mengevaluasi proses PPL

5.  Unit PPL terdiri atas :

5.1.      Sub Bagian PPL yang mempunyai tugas melakukan Pendampingan kepada Mahasiswa sampai pada praktek Lapangan

5.2.      Sub Bagian PPL  terdiri dari sejumlah dosen, yang jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan,  yang dipimpin oleh seorang ketua Kelompok.

Pasal 46

Unit Bimbingan Mahasiswa

1. Unit Bimbingan Mahasiswa adalah unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon dalam hal Bimbingan Mahasiswa.

2.   Pembinaan dalam Unit Bimbingan Mahasiswa  Sekolah Tinggi dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

3.   Kepala Unit Bimbingan Mahasiswa dibantu dan membawahi :

3.1. Kepala  Sub  Bagian  Bimbingan  Mahasiswa  yang  secara  fungsional bertanggung jawab kepada Kepala PPL secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik. Kemahasiswaan.

3.2                   Unit Bimbingan Mahasiswa dikepalai oleh seorang ketua yang  ditunjuk di oleh Ketua PT.

4.  Kepala Unit Bimbingan Mahasiswa mempunyai tugas secara umum memberikan pendampingan, pelatihan,  pendidikan,  kepada mahasiswa antara lain :

4.1.      Membuat program ekstra kurikuler;

4.2.      Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler

4.3.      Mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler.

5.  Unit Bimbingan Kemahasiswaan terdiri atas :

5.1.      Sub Bagian Bimbingan Kemahasiswaan yang mempunyai tugas melakukan Pendampingan kepada Mahasiswa dalam ekstra kurikuler.

5.2.      Sub Bagian Bimbingan Kemahasiswaan  terdiri dari sejumlah dosen, yang jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan,  yang dipimpin oleh seorang ketua Kelompok.

Pasal 47

Unit Komputer

  1. Unit Komputer adalah unit pelaksana teknis sebagai unsur pembantu pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi dalam hal pelayanan teknis komputer di bidang pengolahan data.
  1. Pembinaan Unit Komputer dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

3.  Kepala Unit Komputer dibantu dan membawahi :

3.1.      Sub Bagian Tata Usaha Unit Komputer

3.2.      Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer dengan seorang ketua-nya yang dapat ditunjuk dari lingkungan Unit Komputer.

4.  Tugas dan fungsi Unit Komputer adalah :

4.1.           Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;

4.2.           Menyajikan dan menyimpan data dan informasi;

4.3.                     Melakukan urusan tata usaha Unit Komputer;

4.4.                     Merencanakan perkuliahan dan perlengkapan yang terkait dengan pengajaran mata kuliah Komputer.

5.  Unit  Komputer terdiri atas :

5.1.      Sub Bagian Tata Usaha Unit Komputer, yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Komputer, yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Unit Komputer dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik.

5.2.      Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer, yang terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data, yang jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan, dan yang jenis dan jenjangnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang diketuai oleh seorang tenaga senior yang dapat ditunjuk dari lingkungan Unit Komputer.

BAB XXI

TATA KERJA

Pasal 48

Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan / kepala / ketua / koordinator di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon, baik Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Ketua LP3M, Kepala Unsur Penunjang, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan sebagainya, berkewajiban sebagai berikut :

  1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekolah Tinggi maupun dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas masing-masing.
  1. Mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Pimpinan Sekolah Tinggi.
  1. Bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingannya serta petunjuk bagi pelaksanaannya tugas bawahannya.
  1. Mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan, wajib  mengambil langkah-langkah koreksi yang diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
  1. Berdasarkan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas Sekolah Tinggi, menetapkan langkah-langkah koreksi dan pembinaan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi.
  1. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
  1. Mengolah setiap laporan yang diterimanya dari bawahan, dan mempergunakannya sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  1. Menyampaikan laporan lengkap bulanan atau tahunan kepada atasannya langsung, yang kemudian menyerahkannya kepada Kepala SubBagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi yang menyusunnya sebagai laporan Sekolah Tinggi kepada Yayasan, dan bilamana diminta kepada Departemen Pendidikan Nasional.
  1. Menyampaikan fotocopy dari laporan lengkap dengan semua lampirannya yang diserahkan kepada atasannya, kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional relevan / mempunyai hubungan kerja.

BAB XXII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 49

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.  Pendidikan merupakan kegiatan dalam rangka ikut (a) “menjadikan anak-anak bangsa” yang bermoral dan penuh cinta kasih serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan; (b) mencetak pendidik agama katolik yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, yang dapat menguasai – memanfaatkan – menyebarluaskan – dan – mengembangkan IPTEK, budaya dan kesenian bangsa Indonesia, dan (c) yang berkemampuan aktif dalam mempelopori pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan, untuk meningkat kesejahteraan umat manusia baik rohani maupun jasmani dan membentuk habitus baru.

2.   Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 50

Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan  tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.

2.  Kurikulum disusun oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi yang berpedoman pada kurikulum nasional.

3.  Kurikulum meliputi matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah berkarya (MKB), matakuliah  perilaku berkarya (MPB),   matakuliah berkehidupan bermasyarakat  (MBB).

Pasal 51

Perkuliahan

  1. Pendidikan di Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester.
  1. Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri atas 18 sampai 20 minggu.
  1. Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
  1. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk mengatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
  1. Besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS)
  1. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
  1. Bahasa pengantar penyelenggara pendidikan adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan / atau bahasa asing dapat pula digunakan sejauh diperlukan.
  1. Setiap mahasiswa pendidikan program sarjana diwajibkan menulis skripsi sebagai pembulat studi.
  1. Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku Pedoman Akademis Sekolah Tinggi.

BAB XXIII

MAHASISWA

Pasal 52

Jati Diri Mahasiswa

1.  Mahasiswa Sekolah Tinggi adalah peserta-didik yang terdaftar secara sah di Sekolah Tinggi dan merupakan bagian dari Civitas Akademika.

2.  Kewajiban mahasiswa:

2.1.      Mewujudkan, melaksanakan dan mengamalkan Tujuan Pendidikan Tinggi Nasional dan Visi-Misi Sekolah Tinggi.

2.2.      Menjunjung tinggi dan mempelajari, meneliti dan menyelidiki, menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan Nasional dan kesenian.

2.3.      Menerima dengan baik : pendidikan dan pengajaran menurut peraturan.

2.4.      Mematuhi dan melaksanakan Statuta Sekolah Tinggi, Kode Etik Sekolah Tinggi, dan semua peraturan serta ketentuan Sekolah Tinggi;

2.5.      Menghormati tenaga pendidik dan tenaga administrasi di Sekolah Tinggi;

2.6.      Ikut memelihara, menjaga dan mengamankan sarana / prasarana, kebersihan, kerapian, keindahan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi;

2.7.      Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi.

2.8.      Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;

3.  Hak mahasiswa :

3.1.            Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan kegemaran, bakat dan kemampuannya.

3.2.            Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung-jawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya.

3.3.            Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

3.4.            Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang  diikutinya, serta hasil pelajarannya.

3.5.            Memanfaatkan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon dalam rangka kelancaran proses belajar.

3.6.            Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7.            Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

3.8.            Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi.

3.9.            Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Sekolah Tinggi;

3.10.        Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3.11.        Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.

Pasal 53

Kegiatan Mahasiswa

1.  Kegiatan Kemahasiswaan ekstra kurikuler juga meliputi :

1.1.      Kegiatan penalaran dan keilmuan;

1.2.      Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa;

1.3.      Perbaikan kesejahteraan mahasiswa;

1.4.      Bakti Sosial mahasiswa

2.  Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua melalui Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan

3.  Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat :

3.1.      Mengganggu penyelenggaraan kegiatan ilmiah, perkuliahan, seminar kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga.

3.2.      Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah, belajar-mengajar, penelitian dan sebagainya.

3.3.      Menghambat pejabat, pegawai atau petugas Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 54

Organisasi Kemahasiswaan

  1. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi adalah wahana yang sifatnya non-struktural untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah kepribadian yang dewasa dan integral sebagai “anak-anak Allah” yang baik dan suci, cerdas dan cendekia, berwawasan luas dan mendalam, dan menjadi anggota masyarakat Indonesia yang aktif ikut mewujudkan “Keluarga Allah”.
  1. Keberadaan Organisasi Kemahasiswaan :

2.1.      Di tingkat Sekolah Tinggi ada Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi (SMPT) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);

2.2.      Di tingkat Jurusan ada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Pasal 55

Senat Mahasiswa

  1. Tugas pokok Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) : mewakili mahasiswa pada tingkat Sekolah Tinggi, meng-koordinasikan kegiatan oraganisasi kemahasiwaan dalam bidang ekstra-kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi, dan memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional.
  2. Fungsi SMPT sebagai forum:

2.1.Perwakilan mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Sekolah Tinggi.;

2.2.Perencana dan penetap garis-garis program kegiatan mahasiswa di tingkat  Sekolah Tinggi;

2.3.Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan fakultas unit kegiatan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi;

2.4.Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Sekolah Tinggi;

2.5.Pengembangan ketrampilan manajemen.

Anggota dan Pengurus SMPT disahkan oleh Ketua;

Pengurus SMPT terdiri atas:

4.1. Ketua Umum;

4.2. Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang masing-masing Bidang Penalaran, Kesejahteraan, Minat dan  Kegemaran,  dan Pengabdian kepada Masyarakat;

4.3. Bendahara dan Wakil Bendahara;

  1. Masa kerja kepengurusan SMPT satu tahun dan Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan SMPT berikutnya;
  1. Tata kerja kepengurusan SMPT ditetapkan melalui rapat pengurus SMPT.
  1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus SMPT bertanggung-jawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan;

Pasal 56

Unit Kegiatan Mahasiswa

  1. Tugas pokok Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat Sekolah Tinggi : merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
  1. Fungsi UKM sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian  kepada masyarakat.
  1. UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi;
  1. Pengurus UKM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota Pengurus lainnya;
  1. Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
  1. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  1. Anggota dan Pengurus UKM disahkan oleh Ketua;
  1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Ketua, melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan;

Pasal 57

Alumni

  1. Alumni adalah semua tamatan dari Sekolah Tinggi, setelah studi minimal satu tahun;
  1. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Sekolah Tinggi, dapat dibentuk organisasi alumni Sekolah Tinggi yang sifatnya non struktural.
  1. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
  1. Pembentukan organisasi alumni Sekolah Tinggi beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disahkan dengan Surat Keputusan ketua.

Pasal 58

Ikatan Orang Tua Mahasiswa

  1. Demi peningkatan Komunikasi Sekolah Tinggi dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang sifatnya non struktural.
  1. Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan surat keputusan ketua;

BAB XXIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59

Srana dan Prasarana
  1. Penambahan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Sekolah Tinggi, dan persetujuan Yayasan atas usul Ketua.
  1. Sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah, tata pengelolaannya diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan  negara.
  1. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintahan, tata pengelolaan diatur oleh Ketua atau atas persetujuan Ketua.
  1. Kekayaan Sekolah Tinggi di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua.
  1. Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Sekolah Tinggi yang dimanfaatkan untuk memperoleh dana yang akan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua.

BAB XXV

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 60

Asal-usul Dana

1.  Dana Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari :

1.1.            Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina;

1.2.            Biaya ujian seleksi calon mahasiswa

1.3.            Mahasiswa melalui sumbangan pendidikan atau pembangunan dan uang kuliah

1.4.            Bantuan yang tidak mengikat dari dalam atau luar negeri.

1.5.            Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Sekolah Tinggi;

1.6.            Sumbangan dan / atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah; dan

1.7.            Pemasukan dan usaha-usaha lain yang sah.

2.  Usaha untuk peningkatan penerimaan dana dari atau dengan kerja sama dengan pihak lain didasarkan pada pola dan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 61

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBST)

  1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBST) dibuat oleh Ketua bersama Pembantu Ketua II dan petugas lain, kemudian dibahas oleh Senat Sekolah Tinggi bersama Yayasan.
  1. RAPBST merupakan penjabaran operasional dari rencana jangka pendek termasuk pembiayaan rutin, jangka menengah, dan jangka panjang termasuk pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi.
  1. Setiap Mata Anggaran harus dirumuskan dalam program dan proposal yang rinci, khususnya hal-hal yang biayanya besar.
  1. Ketua dapat mengajukan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana kepada Yayasan untuk disahkan.
  1. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun akademik baru, Ketua mengajukan RAPBU kepada Yayasan untuk dievaluasi, ditambah atau dikurangi dalam konsultasi dengan Ketua, kemudian akhirnya disahkan oleh Yayasan sebagai Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Sekolah Tinggi (APBST);
  1. APBST harus sudah disahkan oleh Yayasan pada saat tahun akademik-baru dimulai;
  1. Mata Anggaran yang telah disahkan, berhak dilaksanakan di bawah pengendalian Ketua melalui Pembantu Ketua II. Kesukaran dalam pelaksanaan Mata Anggaran dikonsultasikan pada Ketua.
  1. Ketua mengusahakan dan mengatur agar pengeluaran uang atau belanja Sekolah Tinggi dalam bentuk anggaran rutin dan pengembangan pendidikan sesuai dengan Anggaran yang telah disahkan.
  1. Pengeluaran di luar APBST yang telah disahkan oleh Yayasan tidak diperkenankan, selain dengan ijin khusus Yayasan. Jika perubahan situasi moneter atau hal-hal di luar kendali Sekolah Tinggi menuntut pengeluaran uang yang melebihi APBST tersebut, maka penambahan anggaran harus diusulkan dan dimintakan kepada Yayasan, semata-mata sebagai bentuk penyesuaian.
  1. Setiap akhir tahun akademik, Ketua melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan atau realisasi APBST itu kepada Yayasan;

Pasal 62

Administrasi Keuangan

  1. Yayasan dapat menugaskan kepada Sekolah Tinggi c.q. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan beserta Biro Administrasi Keuangannya, untuk menarik dan menerima dari Mahasiswa atau Orangtua atau Wali mereka, uang sumbangan pembangunan, uang Sumbangan Partisipasi Pendidikan (SPP) dan sebagainya, baik yang sudah maupun belum tercantum dalam APBST yang telah disahkan Yayasan; dan kemudian Sekolah Tinggi menyerahkannya kepada Yayasan.
  1. Yayasan memberikan kepada Sekolah Tinggi, kewenangan untuk menerima, dan menggunakan dana yang berasal secara langsung atau tidak langsung dari Yayasan.
  1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembukuan keuangan terpadu berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
  1. Di bawah pembinaan dari Ketua, Sekolah Tinggi menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan secara efisien dan efektif untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana, prasarana, dan pengadaan barang serta fasilitas.
  2. Dalam administrasi keuangan diadakan pemisahan antara fungsi pemegang kas, pemegang keuangan, dan pengawasan.
  1. Administrasi keuangan terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi administrasi atau pengelolaan finansial dan fungsi kearsipan baik dari dana yang diterima dari Yayasan untuk melaksanakan kegiatan rutin dan pengembangan Sekolah Tinggi, maupun dari pengumpulan yang ditugaskan oleh Yayasan kepada Sekolah Tinggi.
  1. Pembukuan keuangan Sekolah Tinggi diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan.

BAB XXVI

PENGAWASAN

Pasal 63

Pengawasan

  1. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi-Misinya mengenai Sekolah Tinggi, kebaikan, kelancaran dan pemantapan penyelenggaraan Sekolah Tinggi, maka dilakukan secara berkala pengawasan dan evaluasi atas mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi, sesuai dengan tata-tertib, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Pengawasan dan evaluasi dilakukan atas Sekolah Tinggi dan semua bagiannya sampai yang terkecil, baik sarana dan prasarana, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, kurikulum, pelaksanaan pendidikan, tata laksana administrasi: akademik, sistem perencanaan dan informasi, umum, dan sebagainya.
  1. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim pengawas dan/ atau tim penilai yang diangkat oleh Yayasan.
  1. Senat Sekolah Tinggi dapat pula membentuk badan pengawas dan evaluasi dengan mengacu pada Rencana Strategis sepuluh tahun.
  1. Berdasarkan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas Sekolah Tinggi, Yayasan menetapkan program pembinaan langkah demi langkah dan melaksanakannya terhadap Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi.

BAB XXVII

K E R J A S A M A

Pasal 64

Kerja-sama

  1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sekolah Tinggi, dapat dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi / Lembaga / Instansi lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
  1. Kerjasama tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok Sekolah Tinggi.
  1. Kerjasama Pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan / atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
  1. Kerjasama Penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya  ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, peneletian bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
  1. Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.
  1. Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.
  1. Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 44, dilaksanakan oleh Biro Komunikasi, Informasi dan Kerjasama, sebagai utusan Sekolah Tinggi dalam merintis dan menjalin kerja-sama dengan pihak lain. Perjanjian Kerja-sama sendiri ditanda-tangani oleh Sekolah Tinggi yang diwakili oleh Ketua.

BAB XXVIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 65

Penghargaan

  1. Untuk menjunjung tinggi jasa, ethos kerja, semangat dedikasi, kesetiaan dan semangat untuk maju dan berprestasi, semuanya sebagai semangat dan suasana bersama, Yayasan atau pimpinan Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada warga Sekolah Tinggi, individuil atau kelompok, yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau jasa terhadap Sekolah Tinggi.
  1. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasanya.
  1. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa, dan sebagainya.

Pasal 66

Tanda Jasa

  1. Sekolah Tinggi Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap Sekolah Tinggi.
  1. Tanda jasa tersebut dianugerahkan oleh Ketua berdasarkan pertimbangan Yayasan.
  1. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 67

Sanksi

  1. Setiap dosen, pegawai, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Pendidikan Agama  Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon yang melanggar statuta, kode etik, disiplin, tata tertib, peraturan, dan perjanjian yang berlaku, dikenai sanksi.
  1. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa :

2.1.Pembebasan tugas.

2.2.Skorsing. Dilarang masuk beberapa hari, tanpa mendapat gaji dan penghasilan lain, dan tanpa diperhitungkan dalam masa kerja.

2.3.Kewajiban mengganti atau memulihkan kerugian.

2.4.Penundaan kenaikan gaji berkala.

2.5.Penundaan kenaikan pangkat.

2.6.Penurunan pangkat.

2.7.Pemberhentian.

  1. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :

3.1.            Pembatalan nilai akademik;

3.2.            Penundaan pemberian ijasah;

3.3.            Larangan mengikuti kuliah dalam jangka  waktu tertentu;

3.4.            Pencabutan hak sebagai mahasiswa.

  1. Langkah-langkah untuk mengenakan sanksi dapat (tidak harus) sebagai berikut :

4.1.                  Langkah Pertama : Teguran Lisan Pertama atas pelanggaran pertama, dengan kewajiban yang bersangkutan menanda-tangani buku teguran. Kecuali atas pelanggaran moral, dapat langsung dikenakan pemutusan hubungan kerja.

4.2.            Langkah Kedua : Teguran Lisan Kedua atas pelanggaran kedua, dengan kewajiban yang bersangkutan menanda-tangani buku teguran, dan dengan sanksi ringan. Tetapi Pegawai Tidak Tetap diberi peringatan akan dikenai pemutusan hubungan kerja.

4.3.            Langkah Ketiga : Teguran Tertulis atas pelanggaran ketiga, dengan fotocopy kepada Yayasan dan Ketua, dan dengan sanksi yang lebih berat. Tetapi Pegawai Tidak Tetap langsung dikenai pemutusan hubungan kerja..

4.4.            Langkah Keempat : Laporan kepada Yayasan atas pelanggaran keempat, dengan fotocopy kepada yang bersangkutan, dan dengan sanksi yang lebih berat.

4.5.            Langkah Kelima : Sanksi lebih berat lagi dikenakan pada pelanggaran kelima, dengan laporan kepada Yayasan, dan dengan peringatan keras, bahwa jika sekali lagi pelanggaran dilakukan, maka yang bersangkutan akan diberhentikan statusnya sebagai Pegawai atau Mahasiswa Sekolah Tinggi.

5.   Mengenai pelanggaran, langkah teguran, dan pelaksana teguran dan sanksi :

5.1.            Pelanggaran yang dimaksud dapat pelanggaran yang sejenis.

5.2.            Jarak antara langkah yang satu dengan yang lain dapat seminggu atau dapat lima bulan. Pelanggaran terbaru yang terjadi lewat dari enam bulan dari pelanggaran sebelumnya, maka mulai lagi dari awal dikenakan Teguran Lisan Pertama.

5.3.            Teguran pada umumnya dilaksanakan oleh atasan langsung dari yang bersangkutan

5.4.            Khusus untuk sanksi penurunan pangkat dilaksanakan oleh Ketua. Dan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan oleh Yayasan atas usul Ketua.

  1. 6. Dosen dan pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat bilamana dinyatakan dengan bukti-bukti cukup :

6.1.            Melalaikan atau alpa atau tidak sanggup “melaksanakan secara bertanggung-jawab” sebagian atau seluruh tugasnya.

6.2.            Tidak mentaati Perjanjian atau kontrak kerja sebagian atau seluruhnya.

6.3.            Tidak berpartisipasi atau merintangi Visi-Misi Sekolah Tinggi.

6.4.            Hidup atau berkelakuan atau bertindak secara tidak susila atau tidak bermoral atau bertentangan dengan hidup keagamaan atau bertentangan dengan semangat/ moral Katolik.

6.5.            Dosen Tetap atau Pegawai Tetap bekerja di instansi atau pihak lain sebagai dosen atau pegawai tetap tanpa ijin Yayasan.

6.6. Langkah Keenam : diberhentikan statusnya sebagai Pegawai atau Mahasiswa Sekolah Tinggi.

BAB XXIX

LAIN-LAIN

Pasal 68

Penyelesaian Perselisihan

  1. Apabila terjadi perselisihan antara Yayasan dengan Sekolah Tinggi, atau Yayasan dengan pegawai, atau Sekolah Tinggi dengan pegawai, itu diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
  1. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga ada bahaya akan merusak semangat persaudaraan dan citra pendidikan Katolik, maka Gereja Katolik Keuskupan Amboina sebagai pemilik dari Sekolah Tinggi menunjuk Delegatus Pendidikan untuk, secara sendirian atau bersama sebuah Tim Penengah, bertindak menengahi dan mengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Tugas mediasi tersebut harus menyelesaikan permasalahan selambat-lambatnya enam bulan sejak mulai bertugas.
  1. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Delegatus Pendidikan Keuskupan Amboina, penyelesaiannya dapat dilakukan pada Pengadilan Negeri Ambon.

BAB XXX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Ketentuan Peralihan

  1. Statuta ini berlaku sah sejak tanggal ditetapkan dan / atau disahkan oleh Yayasan.
  1. Dengan disahkannya Statuta ini, maka Statuta lama yang ada sebelumnya dan peraturan lain yang sudah ada yang bertentangan dengan Statuta baru ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  1. Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini berlaku untuk dan harus ditaati oleh semua warga STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon,
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur oleh Yayasan dengan peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Hanya Yayasan saja berhak dan berwewenang untuk mengubah Statuta ini, menurut keperluan dan setelah meminta pertimbangan Pimpinan Sekolah Tinggi.

Ditetapkan di Ambon

Tanggal 17 April 2006

Ketua, Yayasan Pendidikan Katolik

Keuskupan Amboina

Ketua Pengurus,

Johanis Luturmas, SS, Pr.                                            Drs.Jonas Atjas, Pr.Lic.Theol.

Mengetahui

Dirjen Bimas Katolik

Drs. Stef  Agus.

N.I.P. : 150192211

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: